Peningkatan anggaran pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk menekan biaya pendidikan bagi penduduk . Akan tetapi di lapangan masih ada beberapa praktik yang mengarah pada bentuk komersialisme pendidikan. Salah satunya yakni penarikan biaya uang pembangunan yang sering disebut duit gedung. Pada dasarnya penarikkan uang gedung sah-sah saja dilaksanakan, akan tetapi kadang kala hal itu sangat memberatkan bagi orang renta siswa, terutama orang bau tanah dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Penarikan duit gedung juga dapat mengindikasi timbulnya bentuk pelanggaran berbentukpenyelewengan uang gedung.
Surat edaran Wali Kota Solo, Joko Widodo wacana pelarangan sekolah untuk mempesona ongkos uang gedung layak mendapat tunjangan dari berbagai pihak. Bagi sekolah negeri hal ini berlaku wajib, tetapi untuk sekolah swasta hal ini tidak begitu mengikat. Lalu bagaimana bila ada sekolah negeri yang sedang membangun dan dihentikan menawan duit gedung? Sekolah tersebut dapat menarik uang gedung dari orang bau tanah siswa dengan catatan ada ijin dari Wali Kota. Sekolah tersebut mesti menciptakan tawaran yang diajukan terhadap Wali Kota. Dengan begitu, rincian penarikan uang gedung dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu tindakan pengawasan dari pihak terkait untuk memantau penarikan uang gedung oleh sekolah-sekolah. Peraturan pelarangan mempesona duit gedung dapat memperingan masyarakat untuk mengenyam dunia pendidikan supaya tak ada lagi marjinalisasi dan komersialisme dalam dunia pendidikan kita. Selain itu peraturan tersebut juga mesti dilaksanakan dengan langkah tegas dan tidak setengah-setengah.
Andi Dwi Handoko
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS Solo.
gambar dari:blogmasindra.blogspot.com